Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Syamsul Anwar menyatakan, ajaran Ahmadiyah sudah dinyatakan bertentangan dengan ajaran pokok Islam oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah sejak tahun 1930-an.
"Jadi sudah cukup lama kami (Muhammadiyah) memutuskan kalau Ahmadiyah itu bertentangan dengan ajaran pokok Islam, karena mengakui Mirza Ghulam Ahmad menerima wahyu dan dinyatakan sebagai Nabi. Padahal, dalam Islam, nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW," ujarnya di Jakarta, Selasa (8/3).
Namun mengenai desakan pembubaran Ahmadiyah, menurut Syamsul, itu diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan pihaknya hanya berwenang menilai dari aspek ajaran saja.
Secara khusus, Syamsul yang juga Guru Besar UIN Sunan Kalijaga ini menilai keberadaan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri sudah bagus dan tinggal implementasi di lapangan. "Kita harapkan pemerintah mengambil sikap bijaksana yang memerhatikan aspirasi mayoritas umat Islam," ujar Syamsul.
Sementara itu juru bicara Forum Musyawarah Ulama (FMU) KH. Abdul Ghafur Syafiuddin juga meminta pemerintah bersikap tegas terhadap Ahmadiyah. "Kami selalu siap membela Islam dari rongrongan siapapun," ujarnya.
Pengasuh Ponpes Al Mujtama Pamekasan Madura ini mengaku mayoritas ulama sependapat bahwa ajaran Ahmadiyah tidak sesuai dengan ajaran Islam. "Seluruh ulama sepakat Ahmadiyah di luar Islam," katanya.
Selain itu, SKB yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung sudah secara tegas melarang anggota dan pengurus JAI melakukan aktivitas penyebaran, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.
Dalam kesempatan itu, Ghafur menyayangkan pihak-pihak tertentu yang menuntut Menag Suryadharma Ali dan Mendagri Gamawan Fauzi diganti gara-gara bersikap tegas terhadap Ahmadiyah. Menurut dia, sikap Menag sudah benar dan patut dipertahankan.
"Kami menolak upaya kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan Menag diganti hanya gara-gara bersikap tegas terhadap Ahmadiyah. Sebaliknya, kita dukung Menag untuk membersihkan Islam dari Ahmadiyah," ujarnya.
Secara terpisah, anggota Komisi VIII DPR Ingrid Palupi Kansil mengatakan, SKB 3 menteri sebenarnya sudah bagus. Namun, implementasi di lapangan masih kurang maksimal sehingga kerap menimbulkan persoalan.
Secara khusus, politisi Partai Demokrat ini menyoroti poin keenam dari SKB yang meminta pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada warga.
"Sebenarnya dari aspek kebijakan sudah tepat, yang kurang adalah implementasi di lapangan. Pemerintah daerah kami lihat belum sepenuhnya melaksanakan SKB tersebut," kata Ingrid.
Menurut dia, konflik bernuansa agama bisa diredam melalui dialog-dialog yang difasilitasi pemerintah daerah. Karena itu, pihaknya menyayangkan sejumlah daerah yang belum membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Padahal, lanjut dia, FKUB sangat penting untuk menciptakan harmonisasi kehidupan beragama.
Terkait kasus Ahmadiyah, Ingrid mengusulkan agar pengikut Mirza Ghulam Ahmad tersebut diposisikan sebagai aliran kepercayaan, bukan bagian dari Islam. Ketika Ahmadiyah dikategorikan sebagai aliran kepercayaan, maka keberadaan Ahmadiyah tidak akan diganggu-gugat sebagaimana keberadaan Ahmadiyah di Pakistan yang tidak lagi dianggap sebagai bagian dari Islam.
"Kalau masih seperti ini, maka kasus Ahmadiyah akan terus terjadi. Kami setuju agar Ahmadiyah dikategorikan aliran kepercayaan, sehingga umat Islam tidak lagi tersinggung," tuturnya.(Ant/RIZ)
0 komentar:
Posting Komentar